BKKD Ponorogo Kurang Proporsional di Soroti Dewan

KOMPAS™, PONOROGO – Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) di Kabupaten Ponorogo yang tidak merata menjadi sorotan DRPD Ponorogo.

BKKD yang diberikan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Ponorogo, terkesan tidak merata ada desa yang mendapat BKKD setiap tahun dengan jumlah yang besar dan ada desa yang tidak mendapat atau mendapat dengan jumlah yang kecil dan tidak tentu setiap tahunnya.

“Pada prosesnya BKKD, Pansus menemukan bahwa bantuan tidak merata, ada desa yang mendapat dengan jumlah besar, ada desa yang mendapat kecil bahkan tidak dapat,” kata Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo. Senin, (13/5/2024).

Ia menerangkan bahwa itu merupakan rekomendasi atas hasil kinerja Pansus yang di bentuk pada Rapat Paripurna DPRD Ponorogo sebelumya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023.

Selain itu terjadi perbedaan ssngat nampak pada pemerataan infrastruktur antara desa dan kota terjadi kesenjangan, hal ini bisa dirasakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kota cukup memadai, namun untuk wikayah desa, pembangunanya jauh dari harapan.

“Jadi pemertaan pembangunan masuk dalam rekomendasi,” tambahnya

Disamping dua rekomendasi diatas tidak kalah pentingnya untuk bidang pertanian adalah terkait kelangkaan pupuk yang kian menyulitkan petani, dan pengadaan sumur dalam yang kurang merata. “Prinsipnya rata dan memudahkan,” pungkas Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo. (*)