KOMPAS™, PONOROGO – Kunjungan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Wakil Ketua MPR RI ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo Ponorogo pada Sabtu, (28/2) menekankan kualitas menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Penekanan Ibas terkait kualitas bahan pangan, pemenuhan gizi, kebersihan, kemasan, hingga pengawasan distribusi dan bahan pangan ditekankan diperoleh dari produk lokal.

“Keberhasilan program MBG bukan dinilai dari banyaknya jumlah distribusi makanan, tapi dinilai dari seberapa kualitas makanan sampai kepada penerima manfaat,” ungkapnya.

Di lain sisi, pada prakteknya dilapangan, masih banyak menu MBG yang mendapat sorotan masyarakat karena dianggap kurang memenuhi standar harga dan kandungan gizi.

Yang paling mendasar dan mudah dinilai secara kasat mata oleh masyarakat adalah standar harga, apakah menu tersebut sudah sesuai dengan pagu atau tidak, apabila terjadi pengurangan porsi atau laporan fiktif bisa berpotensi sanksi pidana.

Seperti yang disampaikan Ahmad Setiawan, S.H., M.H., CCLA., Advokat dan Managing Partner Firma Hukum AS Law Firm dan Koordinator Lembaga Bantuan Hukum No Viral No Justice Magetan bahwa pada kasus tertentu misal SPPG menyajikan makanan yg dibawah standart dengan cara mengurangi porsi atau dengan laporan fiktif, “Maka Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi bisa menjeratnya,” ungkapnya dalam tulisannya.

Salah satu wali murid SMA di Ponorogo menilai menu MBG selama Ramadhan jauh dari harapan, bahkan disebut belum mencerminkan asupan gizi seimbang sebagaimana tujuan awal program tersebut.

Ia menyebut, pada Selasa (3/3), siswa menerima paket MBG berisi tiga buah pastel lengkap dengan sebungkus sambal, tiga butir kurma, serta satu buah pir berukuran tanggung. menurutnya, jika dikalkulasi dengan asumsi anggaran Rp10 ribu per siswa untuk jenjang SMA, sejumlah wali murid mempertanyakan komposisi dan kualitas menu yang diterima anak-anak mereka.

“Kalau lihat menu MBG hari ini kira-kira berapa harganya ya?” ujarnya dengan nada heran.

Menurutnya, bukan persoalan tidak bersyukur. Namun, program ini menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat. Harapannya, menu yang diberikan benar-benar menunjang kebutuhan gizi siswa, terlebih di usia remaja yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang untuk menunjang konsentrasi dan daya tahan tubuh selama berpuasa.

“Menu yang hanya begitu-begitu saja. Nilai lebihnya di mana?” tambahnya

Kritik ini bukan semata soal kuantitas, melainkan kualitas. Di tengah semangat pemerintah mendorong generasi sehat dan kuat, MBG semestinya hadir sebagai jawaban atas persoalan gizi remaja, bukan sekadar formalitas distribusi makanan.

Sementara itu, Shiella selaku Koordinator Wilayah SPPG MBG Kabupaten Ponorogo saat dikonfirmasi belum memberikan respons. Namun, dalam kesempatan sebelumnya ia pernah menyampaikan bahwa evaluasi menu akan diteruskan kepada kepala dapur agar lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Hingga berita ini diturunkan, Satgas MBG Kabupaten Ponorogo juga belum memberikan tanggapan resmi. (*)