KOMPAS™, PONOROGO – Munculnya nominal mahar politik kepada sejumlah Partai Politik (Parpol) dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, (5/5) menjadi perhatian publik.

Pada persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut adanya aliran dana ke sejumlah partai politik, termasuk Partai Golkar yang disebut menerima Rp250 juta.

Pernyataan tersebut diperkuat kesaksian Elly Widodo, adik kandung Sugiri Sancoko, yang membenarkan adanya pengumpulan dana untuk mengamankan dukungan partai politik dalam Pilkada Ponorogo 2024 Namun, kabar itu langsung mendapat respons dari internal Partai Golkar di tingkat daerah.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo, Eko Priyo Utomo, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima aliran dana sebagaimana yang disebutkan dalam persidangan.

“Kita DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo tidak menerima aliran dana tersebut, kita gratis tanpa mahar politik, kita mengutamakan komitmen untuk pembangunan kemasyarakatan,” tegasnya, Rabu, (6/5) saat di temui di kantornya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemberian rekomendasi di tubuh Partai Golkar berjalan secara berjenjang dan ketat, dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan munculnya rekomendasi pun berjenjang dari pusat, provinsi, kemudian ke kabupaten.

“Rekomendasi itu kewenangan DPP dan prosesnya berjenjang. Kami di daerah sangat taat mekanisme. Justru kami kaget saat mendengar kabar tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pada saat proses penjaringan calon kepala daerah, pihaknya tidak pernah membebankan biaya atau pungutan kepada calon, termasuk kepada Sugiri Sancoko.

“Semua proses di tingkat kabupaten itu free. Bahkan hal itu sudah kami sampaikan langsung kepada calon petahana saat itu,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan Partai Golkar kepada Sugiri Sancoko saat Pilkada didasarkan pada rekam jejak dan komitmen terhadap pembangunan serta kemasyarakatan di Ponorogo, bukan karena faktor lain.

“Komitmen beliau terhadap masyarakat itu bagus. Itu yang menjadi pertimbangan kami saat memberikan dukungan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta secara terang benderang.

“Apapun yang terjadi, ini sudah masuk ranah hukum. Kami menghormati proses yang berjalan dan berharap semua bisa terbuka dengan jelas,” pungkas Eko Priyo Utomo, Ketua DPD Golkar Kabupaten Ponorogo. (*)