KOMPAS™, PONOROGO – Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita intensif melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di daerahnya untuk memastikan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan prosedural.

Sampai saat ini di Kabupaten Ponorogo setidaknya terdapat 117 SPPG yang melayani MBG, 49 diantaranya sudah beroperasi, 12 belum operasi, 1 berhenti sementara dan sisanya masih tahap persiapan.

Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita meminta setiap SPPG harus dibekali Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi. Selain itu, ia menekankan agar setiap SPPG tidak melakukan pengurangan kualitas maupun pagu anggaran untuk setiap porsinya, agar program berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden.

“Ini langkah awal pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, apalagi ada kelompok rentan penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ungkapnya.

Dia bahkan dalam dua pekan, 2 kali berturut-turut mengadakan sidak ke SPPG Kunti, Kecamatan Bungkal. Pertama pada Rabu, 18 Februari 2026, dan kedua pada Selasa, 3 Maret 2026 untuk memastikan standar operasional.

Keseriusannya dalam melakukan sidak, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan SPPG benar-benar menjaga standar higienitas, maupun kualitas menu MBG, sejak proses pencucian dan penyortiran bahan makanan.

“Tolong perhatikan betul ketika sortir barang, termasuk dalam membersihkan buah dan sayur,” katanya yang sempat menguji sejumlah petugas SPPG dengan pertanyaan terkait standar operasional prosedur (SOP) saat sidak di SPPG Kalisat, Bungkal pada Selasa, (3/3).

Dia menambahkan bahwa MBG merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto bertujuan mulia. Karena selain berdampak pada peningkatan gizi anak-anak, juga mendorong perputaran roda perekonomian. Keberadaan SPPG membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

“Hal-hal kecil yang bersifat teknis jangan sampai mengganggu tujuan besar program. Kasihan Pak Presiden yang sudah memberikan program bagus tapi terganggu masalah kecil, entah mungkin ada ulat di sayur karena ketidaktelitian petugas SPPG atau supplier,” ungkapnya.

Selain itu, ia membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat Ponorogo dan ia memastikan setiap laporan terkait pelaksanaan program MBG akan mendapat tindak lanjut cepat.

“Kalau memang ada keluhan, sampaikan ke saya langsung. Kami akan lakukan sidak agar pelaksanaan program MBG di Ponorogo lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

Sedangkan terkait tidak adanya papan nama yang terpampang di depan maupun kedekatan SPPG dengan kandang ayam, Bunda Lisdyarita, Plt Bupati Ponorogo tidak menyinggung. (*)