KOMPAS™, PONOROGO – DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rabu,(25/6) di Ruang Rapat DPRD Ponorogo.

Fraksi PKB, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Golkar, Demokrat, serta Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera. Secara umum menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan efisiensi anggaran, dengan catatan adanya kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.

Dwi Agus Prayitno, Ketua DPRD Ponorogo menjelaskan bahwa PAPBD tahun ini memiliki tenggat lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini didasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

“Perubahan APBD ini adalah penyesuaian APBD dimana masih banyak yang belum dilaksanakan, termasuk soal efisiensi anggaran,” ujarnya.

Sejumlah fraksi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan jalan dan jembatan dan legislatif tidak keberatan mendukung skema pembiayaan melalui pinjaman daerah, asalkan pembangunan benar-benar direalisasikan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dukungan dari anggota DPR RI di daerah pemilihan setempat juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat meringankan beban pemerintah daerah.

Selain itu, fraksi juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah merealisasikan Program Bosdamadin (Bantuan Operasional Sekolah Diniyah dan Madrasah Diniyah) dari sebelumnya per semester menjadi triwulanan. Fraksi menilai langkah ini meningkatkan mutu pendidikan diniyah di Ponorogo.

Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk memperindah destinasi wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Destinasi wisata diharapkan menjadi tambang ekonomi daerah. Tapi infrastruktur menuju ke sana juga harus mendukung,” jelasnya.

Ia juga menyoroti masalah kerusakan jalan yang kerap diakibatkan oleh kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), dan mengimbau agar masyarakat menghindari penggunaan kendaraan melebihi kapasitas.

“Membangun Ponorogo tentu membutuhkan kebersamaan seluruh pihak,” pungkas Bupati Sugiri Sancoko saat Rapat Paripurna di DPRD Ponorogo. (*)