KOMPAS™, PATI – Bupati Pati Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan Sudewo kepada wartawan di kantornya, di sela-sela aksi demonstrasi yang tengah berlangsung pada Rabu (13/8/2025).

“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” kata Sudewo dilansir dari Kompas TV.

Saat ditanya wartawan lagi, apakah artinya tuntutan demonstran tak bisa dipenuhi, Sudewo menjawab singkat.

“Kan sudah saya sampaikan tadi,” ujarnya. Sejak pagi, puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk menuntut Sudewo mundur, memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen.

Hingga pukul 11.00 WIB, Sudewo belum juga menemui massa, memicu aksi lempar botol dan gelas plastik, perusakan baliho, pemecahan kaca kantor bupati, dan upaya merobohkan gerbang pendapa. Kericuhan memuncak saat massa membakar mobil provos milik Polres Grobogan.

Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon, membuat massa terpencar dan sebagian berlindung di Masjid Agung Baitunnur.

Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi. Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif. Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pendemo.

Demo besar dipicu tantangan bupati untuk protes terkait kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.

Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran. Belakangan, Sudewo sudah meminta maaf soal pernyataannya itu serta membatalkan kenaikan PBB. Namun, massa tetap menggelar demonstrasi.

Massa yang mengklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga.”

Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025. Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.

Menanggapi hak angket oleh DPRD Pati terkait pemakzulannya, Bupati Sadewo menjawab itu hak DPRD dan ada mekanismenya. (*)

Sumber: Kompas