KOMPAS™, PONOROGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk mengambil langkah nyata terkait nasib 1.000 Guru Tidak Tetap (GTT) yang hingga kini belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tanpa masuk Dapodik para guru akan kehilangan hak dasarnya mulai dari tunjangan profesi hingga peluang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tri Suryani, anggota komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo menilai pembiaran terhadap status 1.000 GTT ini akan menjadi bom waktu yang bisa memperburuk citra pendidikan di Kabupaten Ponorogo.

“Tanpa masuk Dapodik, GTT tidak akan menerima tunjangan profesi hingga tak bisa ikut seleksi PPPK,” ungkapnya. Senin, (18/5).

Ia menekankan bahwa Pemkab Ponorogo harus segera mencari solusi, jangan hanya melihat ini sebagai angka statistik belaka, ini tentang nasib manusia yang mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak kita.

Menurutnya, ketidakpastian status para GTT secara psikologis dan profesional akan berdampak langsung pada iklim belajar mengajar di kelas. Bagaimana seorang guru bisa konsentrasi mengajar muridnya dengan performa terbaik, apabila hak serta perlindungan kerja mereka tidak diakui oleh negara. “Mereka harus bekerja dengan kepastian status, perlindungan hukum, dan finansial yang layak,” ungkapnya.

Para GTT setiap hari datang ke sekolah mengajar anak-anak kita dengan penuh tanggung jawab, apakah adil, ketika negara tidak memperhatikan mereka, ia meyakini ketika negara tidak hadir, lampat lain akan berdampak pada mutu pendidikan.

“Isu keterbatasan anggaran atau kebijakan pembatasan fiskal, bukan sebuah alasan untuk membiarkan para GTT, karena sektor pendidikan adalah pelayanan dasar yang utama bukan justru dikorbankan hanya demi efisiensi anggaran.

“Pendidikan dan nasib guru adalah masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa dan negara, Pemkab harus berpihak, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo harus berkonsolidasi dengan lintas sektor, untuk membuka sumbatan regulasi yang menjegal 1.000 GTT di Ponorogo tidak masuk Dapodik,” pungkasnya. (*)