KOMPAS™, PONOROGO – Bupati Ponorogo usai di lantik pada 20 Februari 2025 lalu, hari ini 17 Maret 2025 mengelar Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026.

Dalam Musrenbang yang digelar di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Ponorogo, Jatim, sekaligus mengawali Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal 5 tahun kedepan.

Hasil dari Musrenbang dan FKP tersebut akan dijadikan dalam menyusun program kerja Bupati Ponorogo periode 2025-2029.

“Semua masukan akan kami tampung dulu, untuk disesuaikan dengan visi-misi pemerintah pusat maupun daerah,” kata Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo.

Ia menambahkan bahwa banyak elemen masyarakat yang diundang sehingga banyak juga masukan yang kami tampung antara lain dari DPRD, akademisi, organisasi, yayasan, dan masyarakat.

“Kita benar-benar akan bekerja secara kongkrit, baik masalah kemiskinan, indek pembangunan manusia sampai Pembangunan,” tambahnya.

Ia mencontohkan pada tahun 2023 angka kemiskinan 9,53 persen, pada tahun 2024 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,11 persen, apabila dibanding dengan angka kemiskinan Propinsi Jawa Timur sebesar 9,79 persen, ini berarti angka kemiskinan di Ponorogo lebih rendah dibanding propinsi.

“Kemiskinan itu bisa dirubah dengan beberapa strategi. Biasanya kan kemiskinan itu dihuni oleh lansia, difabel, makanya butuh kita perlakukan khusus,” jelasnya.

Selain itu Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi perhatian tersendiri, karena merupakan menjadi tolak ukur dalam membangun kualitas hidup manusia kedepan.

“Pendidikan menjadi tantangan khusus, kami wacanakan ada bantuan beasiswa sehingga bisa sekolahkan anak-anak Ponorogo ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo dalam Musrenbang RKPD Ponorogo. (*)