KOMPAS™, PONOROGO – Komisi D DPRD Ponorogo melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo memutuskan menghentikan sementara penerimaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selasa, (30/9).

Penghentian program MBG ini lantaran pendistribusiannya kerap kali terlambat, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.

Riyanto, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, menegaskan pihaknya tidak ingin kejadian serupa terulang di sekolah lain.

“Distribusi MBG harus tepat waktu, sehingga ke depan tidak mengganggu pelajaran,” tegasnya.

Dia juga berpesan agar keterlambatan distribusi MBG tidak sampai merembet ke sekolah lain. Apalagi di Ponorogo ada lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melayani sekolah.

Dari hasil sidak, kalangan legislatif memastikan bahwa SDMT Ponorogo tidak menolak program nasional MBG. Hanya saja, pihak sekolah mengeluhkan keterlambatan pengantaran makanan yang beberapa kali molor hingga 1–2 jam dari kesepakatan, yakni pukul 11.00 WIB. Kondisi tersebut terbukti mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dan agenda ekstrakurikuler siswa.

“Pihak SDMT Ponorogo tetap siap menerima kembali program MBG. Tapi harus ada komitmen jelas, sesuai kesepakatan dengan SPPG agar pengiriman tidak terlambat lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Riyanto juga meminta SPPG Tonatan segera mengambil alih pelayanan program MBG di SDMT Ponorogo. Pasalnya, dapur bergizi internal yang sebelumnya dikelola pihak sekolah sudah dibubarkan

“Kalau tidak segera terlayani, justru siswa yang akan dirugikan,” tegasnya.

Sementara Jainal Abidin, Kepala SDMT Ponorogo, menegaskan bahwa sebelumnya pihak SDMT Ponorogo memutuskan mundur dari MBG, karena adanya distribusi yang terlambat dan menu yang dianggap kurang sesuai.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Akhirnya pihak sekolah bersama wali murid melakukan evaluasi menyeluruh.

“Beberapa kali pengiriman terlambat, sehingga KBM di SDMT Ponorogo setelahnya ikut terganggu dan suasana kelas menjadi kurang kondusif,” jelas Jainal Abidin pada Komisi D DPRD Ponorogo. (*)