Tindaklanjuti Rekom KPK, Bupati Ponorogo Gelar Rapat Internal
KOMPAS™, PONOROGO – Selepas rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesampainya di Ponorogo, Bupati Sugiri Sancoko menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK. Ditulis Kompas™, Selasa, (28/10).
Bupati Sugiri Sancoko mengaku bersyukur KPK melakukan asesmen langsung secara transparan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Ponorogo. Rakor yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di Gedung Merah Putih tersebut, merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistim pencegahan korupsi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Pencegahan penting dalam tata kelola yang baik, kesalahan yang terjadi harus menjadi pengingat untuk evaluasi dan perbaikan,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko.
Makanya rapat internal langsung digelar bersama sekretaris daerah, inspektorat, para kepala dinas, pejabat pembuat komitmen, serta unsur perencanaan dan penganggaran daerah, serta bagian pengadaan barang/jasa untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.
“Kami duduk bersama, termasuk dengan DPRD supaya tidak ada lagi keterlambatan usulan atau kesalahan tanggal, ini hal kecil, namun kalau administrasinya salah, bisa dianggap kesalahan besar,” jelasnya.
Menurutnya, pembenahan sistim buka hanya soal kepatuhan admistratif, melainkan juga tentang memastikan setiap anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“KPK bukan hanya mengintip dari lubang jarum, sehingga bisa memahami apa yang kami lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keseriusan mengentaskan kemiskinan dan mengoptimalkan potensi obyek wisata sebagai kincir ekonomi,” urainya.
Dia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi KPK sebagai bahan introspeksi. Dia meminta jajarannya memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi manfaat.
“Saya ingin kita semua berkaca, agar ke depan tidak hanya administrasinya yang benar, tapi setiap helai uang benar-benar berguna untuk kemaslahatan rakyat. APBD harus bisa dipertanggungjawabkan dari output, impact, outcome, hingga benefit-nya,” pungkas Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. (*)