KOMPAS™, PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akan melaksanakan uji coba skema Work From Home (WFH) secara bergilir mulai 10 April 2026, dengan mengambil komposisi 50 persen

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan instruksi pemerintah pusat untuk menekan konsumsi energi di tengah meningkatnya beban Bahan Bakar Minyak (BBM), akibat dinamika global konflik di Timur Tengah.

Penerapan WFH sendiri dilakukan 50 persen, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan dengan syarat pelayanan publik tidak boleh terganggu.

“Setiap OPD diberikan kewenangan untuk mengatur teknisnya, kantor harus tetap berjalan dan pelayanan tidak boleh terganggu,” katanya. Sabtu, (4/4).

Berlakunya skema WFH 50 persen perkantoran tetap berjalan secara normal, meski ada pembatasan pegawai yang hadir. WFH dijadwalkan setiap hari Jumat sebagai bagian pola kerja baru di Lingkungan Pemkab Ponorogo.

Namun, tidak semua OPD dapat menerapkan WFH, sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat diwajibkan tetap beroperasi penuh di kantor, seperti kebencanaan, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebersihan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan pendapatan daerah.

Menurutnya WFH bukan libur, melainkan setiap saat para pegawai bekerja dari dirumah dan standby sewaktu-waktu dibutuhkan, kepala OPD tetap memantau pegawainya.

Pemkab Ponorogo menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi beban kerja ASN. Seluruh indikator kinerja, mulai dari target hingga output, tetap diberlakukan sebagaimana biasa.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi anggaran daerah. Penggunaan listrik, air, hingga BBM diharapkan dapat ditekan melalui pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel.

“Hemat BBM itu kami tekankan ke personal, jadi tidak hanya waktu ngantor, tapi juga dalam keseharian,” pungkas Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, Kepala Diskominfo Ponorogo. (*)