KOMPAS™, MAGETAN – Program Nasional Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan Jawa Timur mempersiapkan lahan di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo untuk digunakan sekolah rakyat.

Parminto Budi Utomo, Kepala Dinas Sosial Magetan mengatakan bahwa lokasi tersebut telah diusulkan Pemerintah daerah melalui kantor Dinas Sosial (Dinsos) Magetan mengajukan ke Kementrian Sosial (Kemensos) dan sudah di survey pada bulan September lalu.

“Hasilnya akan dilakukan zoom meeting, terkait kesanggupan dan kesiapannya,” katanya, ditulis Kompas, Minggu, (16/11).

Menurutnya, pihaknya juga telah melaksanakan koordinasi bersama tim dan Wakil Bupati, bertemu langsung dengan menteri sosial, akhirnya setuju untuk sekolah rakyat rintisan di Magetan.

Dia menambahkan bahwa awalnya Pemkab Magetan mengajukan SDN Negeri 4 Selosari untuk pelaksanaan sekolah rakyat rintisan, namun diverifikasi untuk rehap, serta penambahan sarana dan prasarana cukup berat. Sehingga tidak bisa dilanjutkan dan mencari lokasi lain

Sehingga, kemarin kita sudah membuat proposal untuk Sekolah Rakyat (SR) rintisan kita alihkan ke Gedung Literasi dengan harapan bisa untuk 4 rombongan belajar (Rombel) yakni untuk SD 2 Rombel dan SMP 2 Rombel dengan total sebanyak 100 siswa dan untuk pelaksanaan sekolah rakyat rintisan akan dimulai pada tahun ajaran 2026-27.

Sementara untuk calon siswa yang diperbolehkan menjadi peserta didik adalah siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2

“Calon siswa nanti adalah siswa anak orang yang masuk desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Social Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa para siswa SR nantinya tidak hanya menerima kurikulum biasa, namun juga akan menerima kurikulum, pengasuhan, pembinaan, dan pembentukan karakter

“Tidak saja menerima kurikulum biasa tapi juga menerima kurikulum pengasuhan, pembinaan, dan pembentukan karakter. Sehingga memang 24 jam ada di sekolahan karena diasramakan,” terangnya.

Dengan adanya Sekolah Rakyat (SR) di Magetan diharapkan mampu menampung siswa tidak mampu untuk jenjang SD maupun SMP, sehingga membantu kesulitan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dalam mendapatkan hak pendidikan. (*)