KOMPAS™, PACITAN – Ada empat kios resmi penyalur pupuk bersubsidi di Kabupaten Pacitan dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Pertanian (Kementan), karena menjual pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Susilo Budi, Kabid Sarana, Prasarana, dan Penyuluh Pertanian DKPP Pacitan menerangkan bahwa Kementan mengambil langkah tegas tersebut, setelah ditemukan harga jual pupuk di keempat kios tersebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dan itu merugikan petani.

“Izin operasional dicabut oleh Kementerian Pertanian,” ujarnya, Selasa (21/10).

Menurutnya, langkah tegas pencabutan izin terhadap keempat kios tersebut dilakukan oleh Kementan sebagai bentuk perlindungan terhadap para petani. Karena berdasarkan temuan Kementan, terdapat selisih harga cukup besar antara HET dan harga jual di lapangan.

“Rata-rata selisih harga pupuk subsidi jenis urea mencapai Rp20.800 per zak, sedangkan NPK Rp20.950 per zak,” jelasnya.

Selisih harga itu dianggap menekan margin hasil tani dan mengganggu stabilitas harga pangan di tingkat petani. Pelanggaran terdeteksi melalui sistem pelaporan digital distribusi pupuk nasional, yang memantau setiap transaksi penjualan secara real time.

Meski demikian, hasil klarifikasi dari lapangan menyebutkan empat kios di Pacitan sebenarnya tidak melakukan pelanggaran.

“Sudah kami klarifikasi juga ke PT Pupuk Indonesia, empat kios itu tidak bermasalah. Tapi kami tetap selaras dengan kebijakan pusat,” katanya.

Ia memastikan koordinasi dengan penyuluh dan pemilik kios tetap berjalan agar distribusi pupuk bersubsidi ke petani tidak terganggu. Secara nasional, Kementerian Pertanian telah mencabut izin 2.039 kios pupuk subsidi yang terbukti menjual di atas HET. Praktik curang tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp600 miliar per tahun bagi petani di seluruh Indonesia.

“Tidak boleh ada ruang bermain untuk subsidi pupuk,” tegasnya. (*)

Sumber: Radar