KOMPAS™ PONOROGO – Usai menghasilkan sembilan kesepakatan bersama dengan warga, pemerintah, dan pelaku usaha tambang di Balai Desa Ngrupit Jenangan, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Dalan Alus tak berhenti pada rapat meja saja. Mereka langsung turun ke lapangan.
Kamis (18/9).

Koordinator forum, Aang Parianto (Anom), memimpin monitoring sekaligus sosialisasi kepada para sopir dump truk di jalur Mlilir–Ngebel. Fokus utama mereka jelas: menghentikan praktik muatan berlebih atau ODOL (Over Dimension Over Load) yang menjadi momok utama kerusakan jalan.

“Setiap dump truk yang terlihat muatannya melebihi bak langsung kita hentikan. Kita beri edukasi dan teguran, supaya mereka paham kalau ODOL itu merusak jalan dan mengganggu masyarakat,” ujar Anom kepada wartawan.

Ia menegaskan, aksi ini masih bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi bersama forkopimca, dinas terkait, sopir, dan pengusaha tambang. Forum menekankan bahwa jalan yang baru saja dibangun harus dijaga bersama agar awet dan tidak cepat rusak.

Namun hasil monitoring hari pertama menunjukkan masih banyak pelanggaran.

“Kita masih menemukan muatan yang munjung-munjung. Artinya kesadaran sopir memang belum sepenuhnya terbangun,” katanya.

Meski begitu, pihaknya tetap mengedepankan edukasi. Forum berharap para sopir perlahan memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga jalan dengan tidak membawa muatan berlebih. Tapi bila peringatan dan sosialisasi tak diindahkan, tindakan tegas menanti

Monitoring dan sosialisasi ini akan terus dilakukan beberapa hari ke depan. Forum Peduli Dalan Alus ingin menunjukkan bahwa menjaga jalan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama antara warga, pelaku usaha, hingga sopir angkutan.

Gerakan ini menjadi cermin perlawanan warga terhadap praktik ODOL yang selama ini kerap merugikan masyarakat. Di sisi lain, ia juga menumbuhkan optimisme: bahwa kesadaran kolektif bisa menjadi benteng utama menjaga infrastruktur desa agar tetap awet, aman, dan bermanfaat lebih lama.

Dilain sisi Hadi Santoso, Ketua DPC Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) Ponorogo. menyoroti keberadaan penertiban dump truk angkutan tambang oleh sekelompok warga di Jenangan, Kamis, (18/9).

Menurut Hadi Santoso sudah ada aparat penegak hukum yang sah dan berpayung hukum yang membidangi permasalahan ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kesepakatan mengambil wewenangnya.

“Kita harus sesuai aturan hukum, dimana ada aparat yang membidangi tugas dan fungsinya, jangan sampai ada pihak lain yang mengambil alih tugas dan wewenangnya dengan mengatasnamakan kesepakatan” ujarnya.

Dia menilai keberadaan operasi penertiban yang dilakukan oleh sekelompok orang secara tidak langsung meniadakan fungsi penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat yang berwenang.

Menurutnya, kontrol warga setempat memang sangat diperlukan tetapi juga perlu diperhatikan bahwa ada aparat yang membidangi, jangan sampai wewenang diambil alih oleh pihak lain, “Biar aparat yang menyelesaikan,” pungkas Hadi Santoso, Ketua DPC Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN) Ponorogo. (*)