Hebat, Pemkab Ponorogo Raih Doudecuple Opini WTP

KOMPAS™, PONOROGO – Pemkab Ponorogo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ke 12 kalinya secara terus menerus duodecuple. Predikat tertinggi unqualified opinion dari auditor eksternal (BPK) itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Karyadi, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur kepada Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, pada Kamis (2/5/2024) di Gedung BPK Jawa Timur.

Bupati Ponorogo mengatakan Penghargaan opini WTP atas komitmen kepala daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Opini WTP bukan semata-mata prestasi tetapi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. “Opini WTP ini diraih dengan kerja keras, komitmen, serta dukungan dari masyarakat,” katanya.

Sementara Karyadi, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur mengungkapkan bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan serta akuntabel akan diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dia menyebut opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan jaminan bahwa laporan terbebas dari fraud atau tindakan kecurangan.

“Permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD,” ungkapnya.

Pihaknya juga memberikan tiga rekomendasi untuk Pemkab Ponorogo. Yakni, perlu peningkatan sistem informasi dalam mendukung penyusunan keuangan, lebih cermat dalam menyusun anggaran, dan penataan pengelolaan aset .

“Itu tiga hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemkab Ponorogo,” tambahnya.

Dilain sisi Adhy Karyono, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi catatan BPK terhadap LHP atas LKPD 2023. Dia mengapresiasi kepala daerah yang berhasil memdapat predikat WTP.

“Alhamdulillah bahwa ini untuk kali kedua kita mendapati seluruh entitas 38 kabupaten/kota pemeriksaan atas laporan pemerintah daerah untuk 2023 semuanya mendapat kriteria WTP,” katanya.

Ia menegaskan hal yang tidak kalah penting dari hasil laporan keuangan daerah adalah memberikan dampak pembangunan kepada masyarakat, “Yang terpenting adalah implementasi dari laporan keuangannya, bagaimana dampaknya kepada masyarakat,” pungkas Adhy Karyono, Pj Gubernur Jawa Timur, saat penyerahan pemghargaan opini WTP yang dihadiri Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. (*)