KOMPAS™, PACITAN – Rancangan Awal Perubahan APBD (Ranwal PAPBD) 2025 Kabupaten Pacitan mendapat sejumlah catatan dari fraksi-fraksi dari DPRD.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Wurry Eztyana Nasira menyoroti lemahnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor publik seperti RSUD dr. Darsono.

“Layanannya stagnan. Pemerintah harus lebih inovatif menggali PAD,” tegas Wurry dalam sidang paripurna, kemarin (1/8).

Golkar juga mencatat turunnya total belanja dari Rp 1,755 triliun menjadi Rp 1,738 triliun. Meski demikian, mereka meminta agar belanja infrastruktur tetap diprioritaskan.

“Jalan kabupaten dalam kondisi baik baru 51 persen. Mandatory spending 40 persen tetap harus dijaga,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PKB melalui Dodik Pracoyo menyoroti tingginya belanja pegawai yang sudah mencapai 35 persen, padahal, ambang batas nasional pada 2027 ditetapkan hanya 30 persen.

“Skema penurunan harus mulai disusun dari PAPBD 2025,” ucapnya.

Selain itu juga menyoroti kekurangan guru dan kepala sekolah. Bahwa saat ini, Pacitan kekurangan 493 guru SD, 87 guru SMP, serta 88 kepala sekolah SD dan 5 SMP.

Banyak sekolah juga belum memenuhi standar sarana prasarana seperti ruang kelas, MCK, dan musholla.

PKB mendesak pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan transparansi belanja infrastruktur.

Dodik turut menyoroti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 34,78 miliar yang dinilai belum maksimal menyentuh sektor desa dan petani.

“Perlu difokuskan ke pemberdayaan petani tembakau, infrastruktur pertanian, dan padat karya,” tandasnya. (*)