KOMPAS™, INDONESIA – Momentum Indonesia Berbenah melakukan perubahan mendasar yang salah satunya basis data harus presisi, APBN untuk Rakyat, dengan berdasarkan legal dan bermoral.

Melansir kanal YouTube Denny Sumargo yang tayang pada Jumat, 8 September 2025, saat diskusi tentang Indonesia Berbenah dengan 17+8 tuntunan Rakyat bersama Rieke Diah Pitaloka (Oneng), Anggota Komisi VI DPR RI.

Rieke menyampaikan bahwa diskusi terkait gaji DPR seharusnya dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penggajian pejabat negara, seperti termasuk besaran tunjangan kinerja (tukin) yang diterima sejumlah kementerian.

“Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi, tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya,” katanya.

Ia menegaskan, tunjangan tersebut diberikan rutin setiap bulan. Karena itu, menurutnya sudah seharusnya sistem penggajian ini juga dievaluasi secara adil.

Momentum polemik tunjangan DPR, lanjut Rieke, harus dijadikan titik balik untuk merombak tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

“Dengan adanya isu ini, menurut saya ini momentum yang harus diambil. Saya katakan, reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer, semua,” ujarnya.

Rieke juga menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk memimpin reformasi sistem penggajian aparatur negara.

“Jangan satu sisi DPR, ya terima kasih kalau buat saya penting kritik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transparansi itu untuk semua kementerian, lembaga negara, kementerian pusat maupun daerah,” pungkasnya.

Hal ini penting dilakukan, apalagi ada APBN 3000 triliun yang akan dibahas secara maraton oleh DPR RI, dan itu harus berpihak untuk Rakyat. “Itu uang teman-teman sekalian Lo, dari pajak teman-teman (red),” tegasnya.

Selain itu Rieke menyebut kedepan bangsa ini harus punya Data Presisi agar arah pembangunan terarah dengan tepat, karena semua arah penggunaan anggaran itu ya berdasarkan data, makanya data harus benar-benar presisi. (*)