KOMPAS™, PONOROGO – Proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Wilayah Kecamatan Jambon, Ponorogo dari 13 desa masih ada 3 desa yang belum melaksanakan proses pembangunan.

Camat Jambon Arief Kurniawan menyebut masih ada 3 desa yang belum melaksanakan proses pembangunan karena pendaftaran tanah terlambat, sehingga berbenturan dengan aturan baru yang berlaku mulai 13 Januari 2026 dan mensyaratkan tanah harus bebas dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) adalah bagian spesifik dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), di mana LP2B mencakup semua lahan pertanian pangan yang dilindungi.

Sementara LSD lebih fokus pada sawah sebagai instrumen utama untuk menjaga produksi pangan nasional. Singkatnya, LP2B adalah konsep perlindungan lahan pertanian lebih luas, sedangkan LSD adalah penetapan peta sawah yang tidak boleh dialihfungsikan untuk menjaga ketahanan pangan, dengan LP2B menjadi target yang harus mencakup sebagian besar dari LSD.

Lebih lanjut, ia menerangkan karena aturan baru tersebut akhirnya desa harus melakukan tukar guling tanah dengan masyarakat.

“Desa harus tukar guling dengan masyarakat, kami dari pihak kecamatan berupa terus untuk memfasilitasi hal tersebut,” katanya. Rabu, (28/1).

Arief juga menerangkan dari ketiga desa Desa Krebet dan Desa Srandil sudah proses tukar guling, sedangkan untuk Desa Jambon masih dalam proses mencari lahan untuk tukar guling.

Kepala Desa Jambon Munarsih, menerangkan bahwa pangajuan sudah sejak lama namun belum ada persetujuan malah sekarang terbentur aturan harus tanah non PSD LP2B.

“Itu sampai sejauh ini satu-satunya tempat yang strategis untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di desa, untuk tempat yang lain belum dapat,” terangnya.

Dia menyebut sebelumnya juga sudah menawarkan tempat di taman desa, namun bangunan yang ada harus dibongkar dan kami tidak setuju karena itu untuk usaha masyarakat.

“Ya, saya tunggu hasil dari lokasi lahan yang kami ajukan,” pungkas Munarsih Kepala Desa Jambon, Ponorogo. (*)