KOMPAS™, PONOROGO – Kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bedegan, Ponorogo, Jawa Timur mulai berujung protes dari relawan dan pihak mitra suplayer barang, pasalnya sejumlah pembayaran masih tersendat-sendat dan terkatung-katung.

Peningkatan ekonomi yang diharapkan bergerak dengan adanya jalur kerjasama antara pihak mitra suplayer dengan SPPG, malah menyebabkan kerugian yang terulang bagi pihak suplayer.

Satria Ahmad, Ketua Pemuda Tani Ponorogo yang sekaligus suplayer telur, menyebut para suplayer kecewa atas adanya keterlambatan pembayaran dari pihak SPPG Badegan 01.

Dia menambahkan Kepala SPPG Badegan 01 yang sekaligus adalah koordinator SPPG se-Kecamatan Badegan yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam kinerja serta pelayanan justru berbanding terbalik dengan harapan para mitra atau suplayer.

“Program MBG yang diharapkan mampu meningkatkan hasil pelaku usaha kecil, justru merugikan,” ungkapnya. Minggu, (1/2).

Hal ini menyebabkan rentetan kerugian, permintaan yang meningkat pada pelaku usaha menyesuaikan modal untuk memenuhi permintaan, namun pembayaran yang sering molor justru membuat modal sering macet dan akhirnya berujung kerugian berulang yang terjadi.

Seharusnya pembayaran bisa dilakukan dengan cepat, namun manajemen SPPG Badegan 01 dinilai tidak berjalan lancar, sehingga berujung pada pembayaran yang selalu telat dan menjadi penyebab utama kerugian suplayer.
.
“Kalau tidak ada perubahan untuk apa kami berkerja,” salah satu protes yang sempat diungkapkan oleh relawan. Serta tuntutan agar Kepala SPPG Badegan 01 diganti mencuat dari beberapa suplayer.

Sementara Sidik, Kepala SPPG Badegan 01, saat dimintai keterangan lewat panggilan telepon malah mempertanyakan dan mengatakan, “Dari mana sumber pertanyaan tersebut,” dan memilih menutup panggilan telepon.

Kasus yang terjadi di SPPG Badegan 01 diharapkan menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi dari pemerintah dalam menyukseskan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Ponorogo, seperti yang di gadang-gadang pemerintah, bukan justru malah merugikan dan menambah beban masyarakat UMKM. (Dekik)