KOMPAS™, PONOROGO – Ribuan kelompok penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Surodikraman yang di suspend Badan Gizi Nasional (BGN), masih terlantar belum menerima MBG kembali.

Salah satu sekolahan yakni SMPN 2 Ponorogo tak lagi menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala SMPN 2 Ponorogo, Imam Saifudin, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian tersebut.

“Sampai saat ini belum dapat MBG lagi dan belum ada info atau kejelasan dari SPPG Surodikraman kapan mulai dapat MBG lagi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/5).

Ia menambahkan, sejauh ini komunikasi dengan pihak terkait masih belum dilakukan secara intensif. Namun, pihak sekolah berencana segera berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPI MBG Kabupaten Ponorogo.

Di sisi lain, Shiella selaku Korwil SPPI MBG Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa SPPG Surodikraman saat ini tengah dalam proses perbaikan administratif dan teknis

“SPPG Surodikraman, sedang proses perbaikan. Kepala SPPG sudah konfirmasi ke kami, tinggal IPAL-nya yang sedang diproses,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meskipun persoalan awal yang mencuat berkaitan dengan fasilitas kamar mess, namun syarat operasional tidak hanya itu.

“Meskipun yang dipermasalahkan kamar mess, ketika permohonan operasional harus lengkap dengan IPAL maupun dokumen SLHS,” tambahnya.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa persoalan administrasi menjadi salah satu penghambat utama. Berdasarkan konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, SPPG Surodikraman ternyata belum mengajukan izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib operasional.

Ari Susanti dari bagian SLHS Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo membenarkan hal tersebut. “Belum pengajuan,” tegasnya saat ditanya apakah SPPG Surodikraman sudah mengurus izin SLHS.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Plt Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, telah menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki izin SLHS. Tanpa dokumen tersebut, operasional tidak diperbolehkan demi menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya pelajar.

Situasi ini menempatkan siswa sebagai pihak yang paling terdampak. Program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi dan konsentrasi belajar kini justru terhenti akibat persoalan administratif dan teknis yang belum tuntas.

Kini, harapan tertuju pada percepatan proses perbaikan dan pemenuhan seluruh persyaratan oleh SPPG Surodikraman.

Kepastian sangat dinantikan, agar ribuan siswa di Kabupaten Ponorogo dapat kembali menikmati hak mereka atas asupan gizi yang layak dan berkelanjutan. Serta sekolahan yang belum menerima manfaat segera mendapatkan distribusi seperti MI Setono yang hingga kini juga Bein mendapat MBG. Seperti halnya SPPG Nglewan Sambit juga segera beroperasional. (*)