KOMPAS™, NASIONAL – Warga transmigran dan warga lokal berkumpul mendapatkan sosialisasi, pemaparan, terkait paradigma baru transmigrasi oleh Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi di Gedung Serbaguna Lodwijk Mandacan, Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, 18/9)
 
Wamentrans, Viva Yoga Mauladi menyerap aspirasi dari berbagai tokoh masyarakat. Diantaranya benih padi disubsidi, pembangunan tempat ibadah, dan industrialisasi kelapa sawit.

“Semua aspirasi penting dan kami catat untuk dibawa ke Jakarta”, ujarnya.
 
Dari ketiga orang itu, Wamentrans memberi apresiasi kepada Yunus Mansim, Kepala Suku Hatam. Dia memberi hormat pada pria yang sudah sepuh itu. Hormat diberikan sebab pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Yunus menghibahkan lahannya untuk kawasan transmigrasi.

“Ini menjadi tauladan yang baik, Beliau memiliki hati yang mulia”, tambahnya.
 
Apa yang dilakukan oleh Yunus yang bisa membuat nasib banyak orang berubah menjadi sejahtera, menurut Wamentrans juga dilakukan oleh warga lokal di Kawasan Transmigrasi Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Warga di sana menghibahkan lahan 1.000 Ha untuk kawasan transmigrasi.

“Tanah yang diberikan sudah bersertipikat”, ujarnya.
 
Menghibahkan lahan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi segera terwujud. Dengan semakin banyaknya penduduk maka perputaran ekonomi meningkat.
 
Saat ada pertanyaan dari wartawan agar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memperhatikan masa tua Yunus, Viva Yoga mengatakan akan mengusulkan rumahnya direnovasi untuk mengingat jasa kebaikan hatinya yang telah menghibahkan lahannya.
 
Lebih lanjut dikatakan, keinginan untuk merenovasi rumah Yunus, sejalan dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang ingin melakukan transmigrasi lokal.

“Dalam transmigrasi pastinya transmigran akan dibuatkan rumah”, ujarnya.

Untuk itu Kementrans akan berkoordinasi dengan Pemerintah Manokwari Selatan terkait transmigrasi lokal.

“Dalam paradigma baru transmigrasi, program ini bisa berjalan bila pemerintah daerah yang mengajukan sendiri”, ujarnya. (*)